Program Civilizing Politics for Indonesian Democracy (CPID) SATUNAMA dirancang untuk berkontribusi pada upaya mencetak Politisi Muda yang memiliki Integritas, kelembagaan partai politik yang inklusif, dan kaukus politisi muda yang mendorong transformasi partai politik.
Semenjak berdiri pada 2015, Sekolah Politisi Muda telah meluluskan 3 angkatan (SPM I-III). Total alumni dari ketiga angkatan itu berjumlah 74 orang yang terdiri dari 53 orang laki-laki dan 21 orang perempuan. Pada tahun 2019, program CPID menjalankan agenda-agenda kegiatan evaluasi program CPID, memberdayakan kaukus politisi muda serta upgrading dan pendampingan 24 Alumni SPM dalam Pemilu 2019, di mana terdapat empat alumni SPM yang lolos menjadi legislator dalam Pemilihan Legislatif 2019.
Meski begitu, hasil evaluasi program 2015-2019 menunjukkan adanya rekomendasi perbaikan dan keberlanjutan dari program CPID agar makin mendekati tujuan utamanya, yaitu Terciptanya Politik Indonesia yang Beradab berdasarkan Konstitusi.
Kebutuhan akan adanya rancang bangun yang lebih akomodatif pun dirasakan perlu dibuat untuk lima tahun mendatang. Rancang-bangun kembali program CPID tersebut didasarkan utamanya pada hasil evaluasi program lima tahun terakhir dan penyesuaian kebutuhan terhadap konteks politik yang berkembang. Karenanya, pengembangan ide-ide baru untuk meningkatkan kualitas program dibutuhkan.
Memaknai Politik Secara Kekinian.
Untuk mengawali kerja besar tersebut, sebuah workshop Penyusunan Desain Program 5 Tahun CPID pun dilaksanakan pada Rabu-Kamis, 13-14 November 2019. Melalui workshop ini, setidaknya diharapkan akan muncul cetak biru dan roadmap atas program CPID untuk 2019-2024, desain induk logical framework program untuk lima tahun, desain dan instrumen monitoring evaluasi dan pembelajaran program lima tahun mendatang, 2019-2024 serta desain strategi keberlanjutan program.
Workshop diawali dengan FGD untuk mengumpulkan ide, saran dan kritik terhadap perjalanan Program CPID. Berbagai pemangku kepentingan hadir dalam workshop ini dari kalangan akademisi, praktisi antara lain Dr. Mada Sukmajati, Amalinda Savirani, Ph.D dari Fisipol UGM, eks komisioner KPU Pusat Sigit Pamungkas, Djayadi Hanan, Ph.D dari Lembaga Survey Indonesia, serta A.E. Priyono dari LP3ES.
Sementara dari kalangan partai politik hadir Mardani Ali Sera (PKS) dan Bambang Praswanto (PDIP DIY). Workshop juga menghadirkan beberapa alumni SPM antara lain Andi Azizah Irma (Partai Demokrat), Venty Zuhdiyah (Gerindra), Abdul Arif (PKB) dan Miko Pratanu (PDIP).
Mada Sukmajati menyebutkan bahwa salah satu hal yang patut menjadi perhatian bagi pengembangan Program CPID adalah memaknai kembali politik dalam bingkai kekinian. Ini terkait dengan kecenderungan adanya bonus demokrasi dalam beberapa tahun mendatang.
“Bonus demografi itu juga akan mengimbas ke dunia politik. Semakin besar desakan anak muda kepada partai politik maupun kepada parlemen. Kita sudah merasakan hal itu di hari – hari ini.” Ujar Mada.
Karenanya, Mada menganggap penting untuk melihat sejauh mana anak muda hari ini melihat dirinya sendiri dalam konteks politik. Dan sebaliknya, partai politik juga sebaiknya merespon dengan strategis adanya bonus demografi dan pemaknaan politik oleh generasi muda hari ini di Indonesia.
“Bonus demografi sebaiknya dioptimalkan oleh partai politik untuk menjaring anak-anak muda potensial berdasarkan pemaknaan politik di kalangan anak-anak muda sekarang.” Demikian Mada sembari menambahkan bahwa optimalisasi teknologi komunikasi dan informasi yang instrumental dalam perkembangan demokrasi kontemporer juga patut menjadi salah satu elemen dalam konteks pengembangan Program CPID.
Sementara Sigit Pamungkas melihat faktor ekonomi politik sebagai salah satu faktor besar daam perkembangan politik ke depan. Seperti halnya politik dan sektor-sektor lain, sektor ekonomi juga tidak lepas dari adanya regenerasi.
“Patut mempertimbangkan munculnya aktor-aktor atau bahkan oligarki ekonomi baru yang diisi oleh anak-anak muda. Karena pelaku ekonomi yang muda ini juga akan berelasi dengan para politisi muda dan membentuk budaya politik mereka.” Tutur Sigit.
Menjadi Bahan Pengembangan Program.
Masukan ide dari para pemangku kepentingan memang dibutuhkan untuk rancang bangun yang lebih akomodatif. Karena rancang-bangun kembali program CPID didasarkan atas beberapa hal. Pertama, sebagai tindak lanjut dari hasil rekomendasi evaluasi program 2015-2019. Kedua, penyesuaian kebutuhan terhadap konteks politik yang berkembang maupun prediksi konteks politik lima tahun mendatang.
Ketiga, pengembangan ide-ide baru ataupun pengembangan pengetahuan untuk meningkatkan kualitas program dan daya capai outcome. Keempat, manajemen kapasitas sumber daya dan administrasi program yang terus membutuhkan peningkatan. Kelima, perluasaan jaringan mitra strategis yang dapat mendukung program CPID.
Kelima komponen tersebut menjadi patokan penting bagi pengembangan desain Program CPID untuk lima tahun ke depan. Sehingga diharapkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan melalui program ini akan semakin dekat dengan cita-cita terwujudnya alam politik dan demokrasi di Indonesia yang lebih bermartabat. [Berita : A.K. Perdana/Foto : Valerianus B. Jehanu]
Satu pemikiran pada “Rembug Ide Pengembangan Program CPID”