Sorong, 16 Oktober 2017. Munculnya korupsi dalam ranah politik merupakan satu kondisi yang berasal dari terbangunnya relasi kuasa yang tidak seimbang. Yakni saat ruang politik hanya dikuasai oleh kelompok-kelompok yang memiliki kekuasan yang besar dan rentan menimbulkan korupsi politik. Oleh karenanya kesadaran politik yang berorientasi pada peningkatan taraf hidup bersama pun menjadi satu hal yang tidak bisa dielakkan dalam membangun relasi politik yang berujung pada kehidupan politik yang lebih baik.
Bahasan tersebut muncul di hari pertama pelaksanaan Kelas Politik Cerdas Berintegritas Provinsi Papua Barat Kelas Siswa, Senin (16/10) di Hotel Batanta, Sorong. Menampilkan narasumber Airlangga Pribadi Kusman dari Universitas Airlangga Surabaya, para peserta begitu antusias menyimak setiap detil pengetahuan tentang relasi kuasa yang diberikan.
Menggali persoalan politik memang harus memahami elemen relasi kuasa yang terjalin di dalam dunia politik. Kemampuan sebuah kelompok dalam mempengaruhi kelompok lain sangat menentukan bagaimana relasi kuasa dibangun. Ada perbedaan hirarki dalam mempengaruhi kelompok yang lain.
“Kelompok orang yang berpenghasilan rendah memiliki kontrol yang berbeda dengan kelompok orang yang memiliki kekayaan berlimpah. Atau bagaimana elit politik mengontrol masyarakat dan tidak memberikan kesempatan kepada orang-orang marginal untuk bisa mempengaruhi politik.” Kata Airlangga.
Praktek-praktek relasi kuasa yang tidak seimbang ini banyak terjadi. Dalam konteks alokasi Dana Khusus misalnya. Ada elit-elit kecil yang memangsa anggaran yang sebenarnya diperuntukkan sebagai anggaran yang diberikan oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat.
“Dana Khusus dari pusat untuk pemerintah daerah yang bisa dipakai untuk infrastruktur pendidikan kesehatan dan sebagainya itu seharusnya dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang terbaik. Tapi karena tidak ada relasi kuasa yang demokratis, maka hal tersebut tidak berujung pada kemakmuran. Yang muncul justru kuasa asimetris yang akhirnya memunculkan korupsi politik.” Kata Airlangga.
Selain itu, Airlangga juga menyoroti bahayanya politik uang. Patronase politik yang berkecenderungan membagi-bagi keuntungan di antara politisi serta relasi antara politisi dan pemilih yang mengandung hubungan timbal balik dan relasi timpang harus tidak menjadi dasar kiprah para generasi muda politik masa mendatang.
Bagaimanapun, kebijakan akan kesejahteraan bersama hendaknya menjadi perhatian utama dalam kinerja politik. Agar tersebarnya akses-akses politik di masyarakat dapat menjangkau sasaran utamanya, yaitu masyarakat. “Hanya dengan sadar politik maka kita bisa terlibat di politik sehingga bisa meningkatkan taraf hidup bersama yang lebih baik. Kesadaran itulah yang terpenting.” Tegas Airlangga.
Pengajar Departemen Politik FISIP Universitas Airlangga ini juga berharap bahwa para peserta PCB dapat berpegang pada orientasi pengabdian saat terujun ke dunia politik kelak. “Dalam konteks kader cerdas berintegritas, maka harus berorientasi kepada pengabdian bukan kepada kekuasaan. Kekuasaan hanya bonus.” Tutup Airlangga.
Provinsi Papua Barat merupakan provinsi ketujuh dalam penyelenggaraan Kelas Politik Cerdas Berintegritas Tingkat Madya Tahun 2017. Sebelumnya Kelas PCB Madya telah dilaksanakan di Aceh, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Banten dan Jawa Timur dan Kalimantan Selatan. Setelah Papua Barat, dua provinsi lain yang akan menyusul adalah Kepulauan Riau dan DKI Jakarta.
Edukasi politik PCB dilaksanakan dengan menggunakan metode belajar berbasiskan pada pembelajaran melalui pengalaman secara partisipatif dan interaktif di mana pengelaman setiap orang menjadi titik sentral dalam proses belajar. Diharapkan dari penyelenggaraan program ini akan muncul generasi baru politik Indonesia yang bermartabat di masa mendatang. (A.K. Perdana_SATUNAMA/Foto : Valerianus B Jehanu_SATUNAMA)
