satunamasatunamasatunama

Diskusi & Bedah Film

Diskusi & Bedah Film Dokumenter “Kami Ada?”

Poster Jogja convert (Medium)
Sebarkan:Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someone

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
Roadshow : Diskusi dan Bedah Film Dokumenter Kami Ada?

Meretas Inklusi Sosial bagi Penghayat Kepercayaan/Penganut Agama Leluhur dan Masyarakat Adat di Indonesia

”kami adalah inspirasi dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tapi kami justru disingkirkan!”

LatarBelakang

Ungkapan dari salah satu pemuka penganut Towani Tolotang yang berada di salah satu kabuaten di Sulawesi Selatan  di atas merupakan kesaksian yang relative persis untuk mendeskripsikan nasib sama yang dialami oleh penganut penganut agama-agama lokal/leluhur  dan kepercayaan lainnya di negeri ini.

Model ekslusi yang dialami oleh penghayat cukup beragam, mulai dari mematok stigma  bahwa penghayat tidak lain dari sekumpulan manusia penyembah berhala, kolot, bodoh dan kumuh,  penganut agama tak sempurna, penolakan untuk dimakamkan bersama penganut agama lain di Tempat Pemakaman Umum,  dan minimnya pelibatan kelompok penghayat dalam pertemuan-pertemuan pengambilan keputusan di tingkat Desa. Mereka juga mengalami kesulitan dalam mengakses layanan-layanan publik, khususnya yang terkait dengan Administrasi Kependudukan (Adminduk). Mulai dari pernikahan yang tidak bisa mendapatkan Akte Nikah karena pernikahan adat atau penghayat dianggap tidak sah secara hukum yang kemudian berimbas pada kesulitan sang anak dalam mengakses akte lahir, hingga soal KTP.  (Dokumen Theory of Change SATUNAMA). Inilah satu kondisi kontradiktif dalam sebuah negara yang mendaulat diri sebagai negara dengan rezim demokrasi, sebab pada saat yang sama,  elemen paling fundamental, yakni sovereignity of citizen, yang juga berarti equality of rights  sebagai warga negara tidak bisa dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh negara.

Jika inklusi dimaknai sebagai kondisi terbalik dari Stuctural Inequality (Ketidaksetaraan Struktural), yakni terhapusnya ketidaksetaraan status yang diatribusikan kepada kelompok tertentu dalam hubungannya dengan kelompok lain, baik dalam peran, fungsi, hak untuk memutuskan dan adanya kesetaraan kesempatan sebagaimana dirumuskan oleh Anis A Dani dan De Haan, maka titik tekan tanggung jawabnya ada pada negara.  Seturut dengan logika itu, kita membutuhkan negara inklusif yang ditandai oleh sejauh mana kebijakan-kebijakan yang dilahirkan dapat mengakomodir kepentingan seluruh warga negara dan memberikan kesempatan yang sama untuk semua. Warga negara kemudian memiliki posisi yang sama dalam menentukan pelayanan seperti apa yang perlu disediakan, bagaimana pelayanan itu didistribusikan dan dimana mereka dapat memperoleh hak-hak demokratiknya. (Dani dan De Haan: 2008).

Negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan pengakuan (recognition) dalam bentuk pelayanan yang setara untuk semua warga negara. Pengakuan ini tidak hanya diberikan pada individu, tapi juga kelompok, sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 28E,  Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil and Political Right dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.

Namun perlu diakui pula bahwa problem eksklusi sosial bukan hanya persoalan klasik tentang tidak masimalnya Negara melayani warga negara, tapi juga persoalan relasi sosial yang bersifat horisontal. Karena itu, inclusive state harus berpadu dengan inclusive citizen. Dengan nalar ini, maka ekslusi tidak hanya bisa semata dipecahkan dengan pendekatan state centris, tapi juga memerlukan pengarusutamaan sosial. Dalam banyak kasus, problem eklusi yang dialami oleh kelompok-kelompok penghayat kepercayaan/penganut agama leluhur juga muncul dari reaksi sekelompok masyarakat yang kemudian disambut oleh kebijakan di level daerah, bahkan nasional. Meski kebijakan yang diambil melawan Undang-undang bahkan sejarah kebangsaan kita. Tentang kebangsaan ini, Yudi Latif mengingatkan kita bahwa kebangsaan Indonesia adalah satu tubuh dengan banyak kaki. Setiap kaki ini tidak boleh diringkus dan ditebas, melainkan dipertahankan untuk memperkokoh rumah Kebangsaan Indonesia (Latif: 2011).

Pengarus utamaan inklusi social tidak dapat dilakukan tanpa pelibatan berbagai elemen, termasuk elemen kampus sebagai bagian dari masyarakat sipil dan intermediary actors dalam mendorong perubahan-perubahan sosial. Dalam rangka perluasan dorongan untuk inklusi social itulah Yayasan SATUNAMA Yogyakarta yang bekerjasama dengan Organisasi Masyarakat Sipil di 6 wilayah bermaksud melakukan diskusi yang menjadi bagian dari roadshow film Kami Ada?; sebuah film dokumenter yang menc-capture problem-problem eksklusi yang dialami oleh berbagai penganut kepercayaan/penganut agama leluhur di beberapa wilayah.

TujuanKegiatan

    1. Mendiskusikan Problem-Problem mendasar yang menyebabkan ekslusi terhadap Kelompok Penghayat/Penganut agama leluhur dan Masyarakat adat di Indonesia,
    2. Memperluas inisisiatif dan dukungan berbagai elemen dalam mendorong Inklusi Sosial bagi Kelompok Penghayat/Penganut agama leluhur dan Masyarakat adat di Indonesia,
    3. Mendapat insight dari berbagai pihak dalam pengarus utamaan inklusi social bagi Kelompok Penghayat/Penganut agama leluhur dan Masyarakat adat di Indonesia,

Penyelenggara Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan atas kerjasama antara; 1) Yayasan SATUNAMA; 2) Organisasi Mitra Program Peduli SATUNAMA; 3) Universitas/lembaga kajian/riset kampus di wilayah Program.

Wilayah Lembaga Mitra Kampus
DIY S2 Program Ilmu Religi dan Budaya Pasca Sarjana Universitas Sanata Dharma

Waktu dan Pelaksanaan

Wilayah Waktu TempatPelakasanaan
Univ. Sanata Dharma Kamis, 28 April 2016 Ruang Palma Pasca Sarjana Universitas Sanata Dharma

Topik dan Pemateri

Topik Pemateri
Penghayat dan Pengalaman Eksklusi Sosial Mangun Wijaryo (PEBM)
Juwanto (Program KISKM-SATUNAMA)
Negara dan Pemenuhan Hak-Hak Dasar Warga Negara; Catatan Kritis. Dr. St. Sunardi, Lic (Universitas Sanata Dharma)
Negara dan Komitmen atas Layanan dan Pemenuhan Hak-Hak Dasar Warga Negara Dr. Hasto Wardoyo, SP.OG(K)  (Bupati Kulonprogo)

  Agenda Acara

Waktu Uraian
09.00-09.10 Sambutan dan Pembukaan
09.10-10.00 Pengantar dan Pemutaran Film Kami Ada?
10.00-11.00 Presentasi Narasumber
11.00-12.30 Diskusi
12.30-13.00 Penutup

 Peserta

Acara ini akan mengundang 75 orang peserta yang terdiri dari unsur-unsur berikut:

    1. Mahasiswa
    2. Akademisi Kampus
    3. Pemerintah Kabupaten/Kota
    4. Penghayat Kepercayaan/Penganut Agama leluhur
    5. Organisasi Masyarakat Sipil
    6. Lembaga Keagamaan
    7. Jurnalis/wartawan

Narahubung Acara
Ariwan K Perdana (081904733938)

(Visited 125 times, 1 visits today)
Sebarkan:Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someone

Leave a comment

Your email address will not be published.


*