Forum Diskusi Tribun – SATUNAMA VII
Mencari Sosok Walikota Jogja Ideal
Latar belakang
Pilkada serentak kedua akan digelar awal tahun mendatang. Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dua wilayah akan menggelar Pilkada, antara lain Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo. Dua wilayah tersebut cukup penting dan beberapa tahun terakhir menjadi perbincangan publik karena kebijakan Pemerintah Daerahnya yang menimbulkan pro kontra di masyarakat. Dalam konteks DIY yang lebih luas, beberapa persoalan mendasar yang cukup mengemuka beberapa tahun terakhir antara lain;
Pertama, Kemiskinan yang masih tinggi. Angka kemiskinan di DIY masih diatas rata-rata angka kemiskinan nasional. Data tahun 2014, jumlah penduduk miskin di DIY sebanyak 14,55%, sedangkan rata-rata angka nasional sebanyak 10,96%. Dari persebaran Kabupaten, penduduk miskin terbanyak ada di Kabupaten Gunung Kidul, menyusul Kabupaten Kulon Progo, Bantul, Sleman dan terakhir kota Yogyakarta.
Kedua, Indeks Demokrasi (ID) DIY menurun. ID terus menurun pada aspek Kebebasan Sipil. Aspek Kebebasan Sipil meliputi; jumlah demonstrasi yang berujung ricuh, jumlah kekerasan terhadap kebebasan berekspresi dan berkumpul, jumlah keputusan pengadilan yang menimbulkan pro kontra di masyarakat serta tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah maupun kelompok masyarakat. Pada tahun 2013, aspek kebebasan sipil menempati nilai 90,78, sedangkan pada tahun 2014 turun menjadi 86,25 poin. Penurunan Indeks Demokrasi pada aspek kebebasan sipil cukup beralasan, mengingat banyaknya kasus-kasus anti demokrasi dan intoleransi yang meningkat di DIY dalam lima tahun terakhir.
Ketiga, Pembangunan, Tata Kota dan Lingkungan yang semakin tidak berpihak pada masyarakat dan menggerus nilai-nilai keistimewaan. Pembangunan hotel, mall, apartemen yang menjamur semakin membuat DIY kehilangan lahan produktif, kehilangan sumber air dan meningkatnya budaya konsumtif masyarakat. Peminggiran terhadap masyarakat miskin dan komunitas yang dimarjinalkan juga semakin tinggi dengan adanya pembangunan yang hanya berorientasi pada keuntungan kapital tersebut. Penggusuran terhadap pedagang, pelarangan becak motor serta munculnya Peraturan Daerah Penanganan Gelandangan dan Pengemis yang pada praktiknya semakin meminggirkan kelompok yang lemah. Di saat yang sama, ijin pembangunan mall dan apartemen diberikan dengan cukup mudah. Sebuah ironi, mengingat DIY memiliki mandat keistimewaan yang seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan masyarakat yang lebih berbudaya.
Keempat, Potret Gender dalam Politik, dalam kaitannya dengan menurunnya jumlah representasi perempuan dalam parlemen daerah. Laporan Millenium Development Goals (MDG’s) DIY menunjukkan salah satu raport merah MDGs di DIY adalah menurunnya jumlah perempuan yang menjadi anggota legislatif. Jika pada periode sebelumnya jumlah legislator perempuan sebanyak 12 orang, ternyata pada pemilu legislatif 2014 jumlahnya menurun 50% menjadi hanya 6 jumlah perempuan yang terpilih menjadi anggota DPRD di DIY.
Pilkada serentak tentu menjadi momentum yang sangat baik untuk bersama-sama menemukan sosok pemimpin ideal seperti apakah yang dapat memberikan gambaran paling jelas dalam penyelesaian persoalan-persoalan diatas.
Menyongsong Pilkada serentak di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo, Forum Diskusi Tribun Satunama akan menggelar seri diskusi dengan tema Pilkada. Seri diskusi selanjutnya akan menghadirkan para kandidat calon.
Tujuan
Diskusi bertujuan untuk:
- Mendiskusikan bersama persoalan-persoalan mendasar masyarakat di Kota Yogyakarta
- Melihat bersama potensi wilayah dan masyarakat di Kota Yogyakarta
- Mendiskusikan bersama arah ideal pembangunan di Kota Yogyakarta
- Merumuskan bersama kriteria calon Walikota Ideal di Kota Yogyakarta dari berbagai perspektif.
Pelaksanaan
Diskusi akan dilaksanakan pada:
Hari & tanggal : Rabu, 23 Maret 2016
Waktu : Pukul 10.00 – 13.00 WIB
Tempat : Kantor Harian Tribun Jogja, Jl. Jenderal Sudirman 52, Yogyakarta
Narasumber :
- Dodok Putra Bangsa (Warga Berdaya) Materi: Kriteria Walikota Ideal, dari sisi Pembangunan, Tata kota dan Lingkungan.
- Insan Kamil (Yayasan Satunama) Materi: Kriteria Walikota Ideal, dari sisi Demokrasi dan Hak Komunitas Marjinal di Kota Yogyakarta.
- Yustina Neni (Inisiator Gerakan Jogja Independen) Materi: Kriteria Walikota Ideal menurut gerakan independen.
Partisipan
Diskusi ini terdiri dari jejaring organisasi masyarakat sipil (OMS) terutama yang bergerak dalam isu demokrasi, toleransi, keadilan sosial, HAM, akademisi, dan masyarakat.
Narahubung
Konfirmasi kehadiran silakan dikirimkan melalui surel ke: arsih@satunama.org atau SMS ke nomor 085729746458 (Arsih) selambatnya Selasa, 22 Maret 2016 pukul 16.00 WIB.
